Kontroversi LCGC, “Sudah Murah Kok Tetap Pakai BBM Subsidi”……. ??

LCGC-daihatsu-ayla

Pembaca sekalian, masih adakah yang belum mengenal LCGC? Low Cost Green Car atau biasa disingkat LCGC ini merupakan program yang digalakkan pemerintah tentang program mobil murah dan ramah lingkungan. Beberapa kali terbentur kontroversi, kali ini LCGC kembali mengalaminya.

Kontroversi kembali mencuat disaat Kemenkeu (Kementerian Keuangan) mengirimkan surat kepada Kementerian Perindustrian untuk mengevaluasi kembali kebijakan tentang LCGC. Evaluasi kebijakan ini rupanya juga mendapat dukungan dari orang nomor 2 dijakarta yaitu Ahok a.k.a Basuki Tjahaja Purnama.
Berita mencuat mengingat kebijakan Kemenperin yang menjanjikan bahwa mobil LCGC harus menggunakan BBM Non Subsidi, namun menurut data yang diterima Kementerian Keuangan, hingga saat ini ternyata pemilik mobil LCGC masih saja menggunakan bahan bakar premium.

Oleh karena itulah perlunya evaluasi terkait pemahaman LCGC yang tidak boleh lagi membebani negara pada subsidi BBM. Nah, perlunya desain mesin untuk bahan bakar RON 960 keatas untuk meminimalisir pemakaian BBM Subsidi ini karena melihat kasus dilapangan masih banyak mobil LCGC yang masih saja mengkonsumsi premium untuk kepentingan pribadi.

Menuru Ahok, daripada susah mengevaluasi lebih baik sekalian saja seluruh mobil pribadi dilarang pakai premium. Seperti dikutip detik, ahok menambahkan “Yang penting di Jabodetabek ato di tiga provinsi ini yang namanya bbm subsidi untuk kendaraan penumpang pribadi harus dihapus. Jangan sampai satu pihak sepakat mau bangun industri tapi, Jangan istilahnya jual beras tukar ubi”.

Bagi fnc, pemikiran ahok memang ada benarnya. Membeli mobil dengan harga puluhan hingga ratusan juga jika dinilai secara ekonomi maka pemilik mobil bisa digolongkan pada orang-orang yang mampu dan mencukupi secara keuangan. Tapi, dasarnya kebanyakan orang nya yang tidak tahu malu, meskipun mampu membeli mobil tapi merasa kere β€˜miskin’ saat berhadapan dengan belasan liter BBM Non Subsidi. Menurut Ahok, pemerintah saat ini masih terbebani dengan pengeluaran Rp 300 triliun untuk subsidi, 67% di 3 provinsi utama. (fnc)

_________________

Berita Terkait :

Advertisements
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Budayakan Meninggalkan Komentar

No Comments

Tinggalkan Jejak Disini....